Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
Member login
Jenis Pengawasan
Jenis Pengawasan

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan Rutin/Reguler dilaksanakan dengan mela­kukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:

a. Manajemen Peradilan:

– Program kerja

– Pelaksanaan/pencapaian target.

– Pengawasan dan pembinaan.

– Kendala dan hambatan.

– Faktor-faktor yang mendukung.

– Evaluasi kegiatan.

b. Administrasi Perkara:

– Prosedur penerimaan perkara.

– Prosedur penerimaan permohonan banding.

– Prosedur penerimaan permohonan kasasi.

– Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali.

– Prosedur penerimaan permohonan grasi/remisi untuk perkara pidana.

– Keuangan perkara.

– Pemberkasan perkara dan kearsipan.

– Pelaporan.

c. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan:

– Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim.

– Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

– Minutasi perkara.

– Pelaksanaan putusan (eksekusi).

d. Administrasi Umum:

– Kepegawaian.

– Keuangan.

– Inventaris.

– Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.

e. Kinerja pelayanan publik:

– Pengelolaan manajemen.

– Mekanisme pengawasan.

– Kepemimpinan.

– Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusla.

– Pemeliharaan/perawatan inventaris.

– Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan.

– Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.

– Tingkat pengaduan masyarakat.

Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

PELAPORAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan atau para pejabat yang berkopenten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

DASAR HUKUM

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

2. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Edisi Revisi, 2014).

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 Tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya Perkara.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan.